BOGOR, Realita Indonesia News — Situasi pengelolaan sampah di Kota Bogor kini tidak lagi dipandang sekadar persoalan lingkungan. Pemuda LIRA Bogor Raya menyebut telah terjadi kondisi yang lebih mengkhawatirkan. dugaan pembiaran sistematis terhadap matinya fasilitas TPS 3R yang berujung pada dipaksakannya proyek PSEL bernilai besar di tengah krisis sampah yang semakin tidak terkendali.
Ketua Pemuda LIRA Bogor Raya M. Iqbal Alafghany, menilai kondisi tersebut membuka ruang kecurigaan publik terhadap arah kebijakan persampahan Kota Bogor.
“Ketika TPS 3R satu per satu mati, tidak difungsikan maksimal, minim pengawasan, minim pemberdayaan, lalu tiba-tiba proyek raksasa dipaksakan sebagai solusi tunggal, maka publik berhak curiga, ini murni kegagalan atau memang ada pembiaran yang disengaja?” kata Iqbal, Sabtu (16/5).
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 secara jelas memerintahkan pemerintah daerah membangun pengurangan sampah dari sumber. Namun yang terjadi di Kota Bogor justru sebaliknya, sistem pengurangan sampah dinilai melemah, sementara pendekatan proyek besar semakin dominan.
“Kalau fasilitas 3R hidup, masyarakat bergerak, pemilahan berjalan, maka volume sampah akan turun. Tapi hari ini yang terlihat justru sistem dasarnya dibiarkan lumpuh. Ini yang menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat,” ujarnya.
Iqbal menyebut kondisi tersebut tidak boleh dianggap sekadar kelalaian administratif biasa. Sebab dampaknya kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat melalui memburuknya tata kelola lingkungan.
“Ini bukan sekadar soal sampah menumpuk. Ini soal dugaan gagalnya negara hadir melindungi lingkungan warganya. Ketika sistem sengaja atau tidak sengaja dibuat lemah, lalu proyek besar muncul di tengah kepanikan publik, maka ruang kecurigaan itu tidak mungkin dibungkam,” katanya.
Pemuda LIRA bahkan meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas turun melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan TPS 3R, penggunaan anggaran persampahan, hingga arah kebijakan pembangunan PSEL.
“Publik harus tahu berapa TPS 3R yang mati, berapa anggaran yang terserap, siapa yang bertanggung jawab, dan kenapa penguatan sistem berbasis masyarakat gagal dijalankan. Jangan sampai ada pembiaran berjamaah yang akhirnya menyeret Kota Bogor masuk ke dalam krisis lingkungan permanen,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ironi penghargaan Adipura yang selama ini diterima Kota Bogor di tengah kondisi pengelolaan sampah yang dinilai belum sehat.
“Rakyat melihat sendiri realitas di lapangan. Sampah darurat, TPS 3R mati, tetapi penghargaan terus dipamerkan. Ini berbahaya kalau akhirnya penghargaan hanya dijadikan tameng moral untuk menutupi rusaknya sistem,” ujarnya.
Iqbal memperingatkan bahwa apabila pola kebijakan ini terus dipertahankan, maka Kota Bogor bukan hanya menghadapi ancaman sampah, tetapi ancaman hilangnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
“Jangan sampai beberapa tahun ke depan rakyat baru sadar bahwa yang sedang dibangun bukan solusi lingkungan, melainkan lingkaran kebijakan mahal yang tumbuh di atas matinya sistem pengurangan sampah rakyat. Dan kalau itu benar terjadi, maka ini bukan lagi sekadar kegagalan birokrasi — ini tragedi kebijakan,” pungkasnya.
(red)
