Jakarta, Realita Indonesia News – Pemerintah Indonesia bersama Belarus resmi mencatatkan komitmen kerja sama bisnis senilai fantastis, mencapai Rp7 triliun, dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 Indonesia–Belarus di Minsk. Lima Nota Kesepahaman (MoU) diteken di tengah upaya memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.
Namun di balik angka jumbo tersebut, publik kini menanti: apakah kesepakatan ini benar-benar akan memberi dampak nyata bagi industri nasional dan rakyat Indonesia, atau justru hanya menjadi tumpukan dokumen diplomasi tanpa realisasi konkret?
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Deputi Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas berbagai sektor strategis mulai dari perdagangan, investasi, industri, pertanian, hingga teknologi dan kesehatan.
Lima kerja sama bisnis yang disepakati melibatkan perusahaan-perusahaan seperti PT Pupuk Indonesia dan PT Indonesia Belarus Jaya dengan sejumlah perusahaan Belarus. Nilai kerja sama yang mencapai Rp7 triliun dinilai sebagai langkah agresif untuk membuka pasar baru dan memperluas pengaruh ekonomi Indonesia di kawasan Eropa Timur.
“Airlangga menegaskan bahwa seluruh kesepahaman dalam SKB harus diterjemahkan menjadi aksi nyata, bukan sekadar simbol hubungan bilateral semata ujarnya.”
Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat keras bahwa publik kini semakin kritis terhadap proyek-proyek internasional yang kerap besar di atas kertas namun minim implementasi di lapangan.
Belarus sendiri disebut siap memperdalam kerja sama di sektor industri, pertanian, dan teknologi. Tetapi pengamat menilai pemerintah harus tetap waspada dan transparan dalam setiap tahap implementasi agar kerja sama luar negeri tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan benar-benar memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan industri dalam negeri.
Kesepakatan Rp7 triliun ini memang membuka peluang besar. Namun tantangan sesungguhnya baru dimulai: sejauh mana pemerintah mampu memastikan seluruh MoU tersebut berjalan nyata, terukur, dan tidak berhenti sebagai agenda seremonial elite ekonomi semata.
Publik kini menunggu hasil, bukan sekadar pidato dan penandatanganan.
(red)
